PorosSulteng-Palu – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, memberikan tanggapan resmi terkait isu keterwakilan perempuan dalam proses seleksi yang tengah berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam keterangannya, Sekda menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender. Hal ini diwujudkan melalui proses seleksi yang terbuka, objektif, dan bebas dari diskriminasi.
“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” tegasnya.
Menurut Novalina, keterwakilan perempuan dalam birokrasi tidak hanya bergantung pada kebijakan afirmatif, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi aktif serta kesiapan individu untuk mengambil peran strategis.
Menanggapi isu minimnya keterlibatan perempuan, Sekda memaparkan data bahwa dari total 85 peserta yang lolos seleksi administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.
“Angka ini menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka. Kami mengapresiasi keberanian dan dedikasi ASN perempuan yang turut berpartisipasi dalam proses ini,” ujarnya.
Namun demikian, panitia seleksi tidak dapat menetapkan persentase tertentu apabila jumlah pendaftar perempuan sejak awal memang terbatas.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa kompetensi tetap menjadi standar utama dalam seleksi. Hal ini penting karena pejabat yang terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan kebijakan serta pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
“Kami tidak sekadar mencari pengisi jabatan, tetapi pemimpin yang benar-benar kompeten. Pemenuhan keterwakilan tidak boleh mengabaikan kualitas kepemimpinan,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, sehingga kapasitas dan kapabilitas menjadi tolok ukur utama yang tidak dapat ditawar.
Sebagai perempuan yang menduduki jabatan tertinggi di birokrasi provinsi, Novalina juga menepis anggapan adanya diskriminasi gender dalam tim pansel. Menurutnya, keberadaannya sebagai Ketua Pansel merupakan bukti nyata bahwa peran perempuan di posisi strategis sangat dihargai.
“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” ungkapnya.
Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan telah memasuki tahapan uji publik. Seluruh masukan dari masyarakat akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan kandidat terbaik bagi kemajuan Sulawesi Tengah.
