Disinggung soal marak baliho sejumlah figur yang kabarnya akan menjadi bakal calon legislatif, Komisioner Bawaslu Tolitoli Samsuri SAg menegaskan, belum bisa berbuat apa-apa.
“Karena belum masuk tahapan, belum ada aturannya, maka kami belum bisa melakukan apa-apa, belum bisa diapa-apakan,” tutur Samsuri kepada awak media belum lama ini.
Meski belum memasuki tahapan kampanye, Bawaslu hanya bisa memberikan saran kepada diri pribadi bakal calon dan parpol agar mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah daerah dalam hal pemasangan spanduk atau baliho, sehingga diharapkan kenyamanan dan keindahan kota tetap terjaga, juga tidak menghalangi pandangan para pengguna jalan.
“Memasang baliho itukan ada aturannya, tidak bisa disembarang tempat, apalagi sampai mengganggu pengguna jalan seperti di tikungan dan titik lain yang dianggap rawan kecelakaan. Ini bukan ranah kami, pemerintah daerah punya aturan tersendiri,” jelasnya.
Syamsuri menambahkan, meski belum masuk masa kampanye, namun ada beberapa hal yang boleh dilakukan oleh Partai Politik diantaranya memasang bendera bernomor urut di wilayah atau area kantornya dan melakukan sosialisasi serta pendidikan politik di gedung atau ruang tertutup.
Di luar ketentuan tersebut, ia menegaskan jika ada baliho maupun bendera parpol, Bawaslu bisa mengeluarkan rekomendasi kepada KPU dan Satpol PP untuk kemudian ditindak berdasarkan peraturan daerah yang ada, serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. “Dalam penyelenggaran pemilu ada aturan yang mengatur, jadi kami minta bakal calon dan partai politik agar menaatinya demi kenyamanan bersama, imbaunya. (adris)
