PorosSulteng-Parigi-Upaya penataan ruang publik yang berkeadilan terus dilakukan Pemerintah Daerah,Wakil Bupati Abdul Sahid turun langsung meninjau lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputaran RSUD Anuntaloko, Senin (23/2/2026).
Peninjauan tersebut melibatkan unsur Pemerintah Kecamatan, pihak rumah sakit, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Pemerintah Kelurahan Masigi.
dalam Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah penertiban dan penataan ruang publik serta fasilitas umum agar fungsi kawasan pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan tertib.
Di sela peninjauan, Abdul Sahid tidak hanya melihat kondisi lapak, tetapi juga berdialog langsung dengan para pedagang.
Suasana dialog berlangsung terbuka, dengan para PKL menyampaikan harapan agar tetap bisa berusaha tanpa harus khawatir kehilangan mata pencaharian.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Sahid menegaskan bahwa penataan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan manusiawi.
Pemerintah daerah, kata dia, akan mengupayakan agar para PKL mendapatkan akses lokasi berjualan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
“Penataan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan solusi. Pemerintah hadir untuk menata agar lebih rapi, sekaligus melindungi keberlangsungan usaha masyarakat kecil,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi pedagang yang selama ini belum tertata dengan baik justru menjadi perhatian pemerintah.
di katakan nya ,Penataan ruang publik diperlukan agar tidak menimbulkan kesemrawutan, sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat, khususnya pasien dan pengunjung rumah sakit.
Keterlibatan lintas sektor dalam peninjauan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menata ruang kota secara kolaboratif.
selain itu,Satpol PP, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta pihak rumah sakit dilibatkan sejak awal agar proses penataan berjalan terukur dan minim gesekan sosial.
untuk itu Langkah ini diharapkan menjadi awal perubahan wajah kota yang lebih tertib, manusiawi, dan berkeadilan di mana ruang publik tertata baik, pelayanan umum tetap optimal, dan aktivitas ekonomi masyarakat kecil tetap terlindungi.
