PorosSulteng–Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Melalui Zoom Meeting, Senin (27/7/2026). Rakor tersebut juga membahas kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, rakor dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, serta diikuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, Kodim 1306/Kota Palu melalui Koramil 08/Parigi, dan Polres Parigi Moutong.
Sementara itu, secara nasional rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang menegaskan pentingnya memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, terutama terhadap komoditas beras dan minyak goreng. Ia mendorong pemerintah daerah bersama Perum Bulog untuk kembali mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil pemantauan pada pekan keempat Juli 2026, Tomsi menyampaikan bahwa tekanan inflasi pada komoditas beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sedangkan kenaikan harga minyak goreng tercatat di 109 kabupaten/kota.
"Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi," ujar Tomsi Tohir.
Menurutnya, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara luas sebelumnya terbukti mampu menekan gejolak harga sehingga perlu kembali diperkuat sebagai strategi menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel menyampaikan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Tengah terkait pengendalian inflasi.
Ia menjelaskan bahwa komoditas bawang merah masih menjadi salah satu penyumbang kenaikan harga di Kabupaten Parigi Moutong.
"Dua minggu lalu kami turun langsung ke lapangan setelah mengikuti rapat inflasi bersama Ibu Gubernur Sulawesi Tengah. Dari hasil pemantauan, memang masih terdapat permasalahan pada komoditas bawang merah yang harganya relatif tinggi," ungkapnya.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, harga bawang merah di Pasar Tolai berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram sedangkan bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram, Sementara di Pasar Parigi, harga bawang merah berada di kisaran Rp50.000 per kilogram.
Selain itu, Aswini juga menyoroti harga minyak goreng. Menurutnya, masyarakat di wilayah Parigi masih terbantu dengan keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual minyak goreng bersubsidi dari Bulog seharga sekitar Rp.16.000 per liter namun, masyarakat di wilayah toribulu dan sekitarnya belum mendapatkan akses melalui RPK sehingga harus membeli minyak goreng dengan harga sekitar Rp.22.000 per liter.
Ia menghimbau seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai lokasi penjualan pangan bersubsidi agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Terkait komoditas beras, Aswini mengungkapkan bahwa harga beras di pasaran telah mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram padahal Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan surplus produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, diperlukan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi komoditas pangan, khususnya bawang merah, agar harga tetap terkendali dan tidak dipengaruhi rantai distribusi yang panjang.
"Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun beras dapat masuk dengan harga yang wajar. Begitu juga minyak goreng, kita daerah penghasil kelapa, tetapi masyarakat masih membeli minyak dengan harga yang tinggi," kata Aswini.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga membahas kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 Juta Rumah.
Melalui keikutsertaannya dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan melalui pemantauan harga secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan langkah-langkah strategis guna mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
