PorosSulteng-Palu- Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Fahrudin Yambas memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 2023, bersama Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Kepresidenan RI secara virtual. Bertempat, di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Fahrudin Yambas didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Akris Fattah Yunus beserta jajaran.
Mengawali sambutannya, Fahrudin Yambas menyampaikan rakor ini bertujuan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Sulawesi Tengah terkait Bencana yang terjadi pada tahun 2018 silam.
"Di katakan,Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan segala upaya, berupaya untuk bagaimana masyarakat yang terdampak dari pascabencana ini betul-betul merasakan kehadiran negara dengan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka"
Selain itu,Penilaian awal dari kerugian dan kerusakan serta kebutuhan pascabencana sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2019. Total kerusakan ini sebesar Rp 24.157.128.876.846, namun demikian dari total kerusakan, total kebutuhan sebesar Rp 36.392.314.917.293.
Lebih lanjut,Fahrudin Yambas menyampaikan amanat Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, diantaranya ; Pertama, Memohon kepada Menko PMK untuk dapat mengoordinasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk dapat menjadwalkan pertemuan di Jakarta dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu dalam rangka penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Kedua, Memohon kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS untuk dapat mengoordinasikan perencanaan dan pengalokasian pendanaan program dan kegiatan penuntasan INPRES NOMOR 8 Tahun 2022 terhadap RAPBN 2024.
Ketiga, Memohon kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan fasilitasi dan dukungan anggaran baik penambahan DAU, DAK, HIBAH RR dan Tugas Pembantuan atas usulan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota PADAGIMO dalam rangka penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2024.
Keempat, Memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat berkoordinasi dengan Kepala BNPB dalam rangka fasilitasi ketersediaan anggaran berkaitan dengan Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Pemerintahan Pasca Bencana TA 2024.
Kelima, Memohon kepada Kepala BNPB untuk dapat memberikan dukungan dan rekomendasi terhadap usulan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Kementerian/Lembaga terkait TA 2024.
Di ahir kesempatan, Fahrudin menyampaikan inti dari pertemuan ini adalah untuk memantapkan pertemuan selanjutnya yang akan dilaksanakan bersama Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura di Jakarta.
"Intinya pertemuan kita hari ini adalah langkah awal untuk selanjutnya kita permantap pada pertemuan selanjutnya yang akan kita jadwalkan kemudian di Jakarta" Tutupnya
Turut hadir : Staf Presiden RI, Kemenko PMK, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Pemkab/Kota Padagimo, BPBD Padagimo, PUPR Kab. Donggala dan Bappeda Kab. Donggala.
Sumber : Humas pemprov,Lp-Diskominfo/sugi
Narahubung : Syakir (082291898648)
