PorosSulteng-Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, Senin (27/04/2026), di Grand Sya Hotel, Palu.
Kegiatan strategis tahunan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur, para bupati, wakil wali kota, jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal penyusunan program, melainkan forum besar untuk menyatukan visi, langkah, dan komitmen seluruh elemen pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah secara terintegrasi.
Menurut gubernur, seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi, harus memiliki pandangan yang sama terhadap persoalan utama daerah agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.
“Musrenbang ini sangat penting untuk memastikan kita semua memiliki visi yang sama tentang apa yang menjadi tantangan utama daerah. Tanpa sinergi, maka pembangunan akan berjalan parsial dan tidak terintegrasi,” tegas Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur secara khusus menyoroti persoalan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pembangunan Sulawesi Tengah yang harus ditangani secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menilai, Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, sehingga sudah seharusnya kekayaan tersebut mampu dikonversi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
“Kemiskinan masih menjadi tantangan besar kita. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kita harus mampu menjadikannya sebagai kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dibutuhkan langkah yang lebih terarah, sinergi kuat, serta evaluasi berkelanjutan agar program yang dijalankan benar-benar efektif,” ujarnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa selama ini anggaran penanganan kemiskinan cukup besar, namun hasilnya belum maksimal. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran melalui Musrenbang, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan program nasional, termasuk Asta Cita Presiden Republik Indonesia, serta visi pembangunan daerah “Sulteng Nambaso” yang dijalankan melalui berbagai program strategis seperti Berani Cerdas.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari gerakan nasional yang selaras dan saling menguatkan.
Gubernur juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem atau desil 1 dan 2 yang selama ini dinilai kerap tidak terwakili dalam forum-forum perencanaan formal seperti Musrenbang tingkat desa dan kecamatan.
“Kelompok masyarakat paling miskin sering kali tidak hadir dan tidak bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan kebijakan pemerintah. Karena itu, pemerintah harus lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun dan dukungan terhadap masyarakat kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi.
Ia menilai pendidikan merupakan solusi fundamental dalam memutus rantai kemiskinan.
“Pendidikan adalah hak dasar rakyat. Negara harus hadir memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi prioritas utama. Gubernur menegaskan pentingnya jaminan akses kesehatan yang merata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.
“Pendidikan dan kesehatan bukan sekadar program pemerintah, tetapi kewajiban negara untuk menjamin kualitas hidup rakyatnya,” tegas gubernur.
Dalam suasana penuh semangat persatuan, Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah dan pemangku kebijakan untuk mengesampingkan perbedaan politik maupun latar belakang kelompok demi fokus pada penyelesaian persoalan rakyat.
“Mau berasal dari kelompok mana pun, hari ini kita harus bersatu. Kita harus fokus menyelesaikan persoalan rakyat, terutama kemiskinan,” serunya.
Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan Sulawesi Tengah secara signifikan dalam lima tahun ke depan, dengan sasaran mencapai kisaran 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan yang matang, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Menutup arahannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh peserta Musrenbang menjadikan forum tersebut sebagai momentum konsolidasi besar pembangunan daerah, agar seluruh kebijakan yang dirumuskan benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah musyawarah besar kita bersama. Dengan kebersamaan, kita pastikan pembangunan Sulawesi Tengah berjalan pada arah yang benar dan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
