PorosSulteng-Parigi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadhan Tahun 2026, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Parigi Moutong, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, para Camat se-Kabupaten Parigi Moutong, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Parigi Moutong sebagai lokasi pelaksanaan rapat kerja yang dirangkaikan dengan Safari Ramadhan.
Bupati juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis memperkuat sinergitas program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
“dalam Momentum ini menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat nilai keimanan serta menyatukan komitmen dalam membangun Parigi Moutong yang semakin maju dan sejahtera,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025–2029 adalah “Parigi Moutong Maju, Mandiri dan Berkelanjutan melalui Gerbang Desa.”
Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi utama, yakni:
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
4. Memperkuat ketahanan ekologi berbasis sosial budaya;
5. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Pada periode awal kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan sejumlah agenda prioritas, di antaranya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan, transformasi layanan kesehatan, juga program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling.
Kemudian ,Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan dari 14,20 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen. Angka stunting juga turun dari 28,5 persen menjadi 22,30 persen.
di katakan nya Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 69,48 menjadi 69,99 dan pertumbuhan ekonomi naik dari 3,50 persen menjadi 3,92 persen.
Meski demikian, Bupati mengakui bahwa angka kemiskinan masih tergolong tinggi, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Tinombo, Palasa dan Tomini yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten terus mendorong penguatan infrastruktur dasar, terutama pembangunan jalan desa guna meningkatkan konektivitas antarwilayah serta membuka akses ekonomi masyarakat.
Bupati juga berharap adanya dukungan Pemerintah Provinsi dalam bentuk sinergi program dan penguatan sarana prasarana, termasuk dukungan alat berat untuk percepatan pembangunan berbasis swakelola.
di tempat yang sama ,Gubernur Sulawesi Tengah menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Ia meminta seluruh kepala daerah, camat hingga kepala desa agar bekerja dengan satu data kemiskinan yang valid, sehingga seluruh intervensi bantuan dan program benar-benar menyasar masyarakat miskin sesuai kategori desil.
Menurut Gubernur, bantuan pemerintah tidak boleh lagi salah sasaran. Ia menegaskan bahwa fokus pembangunan ke depan harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti perumahan layak huni, pemenuhan sandang dan pangan, serta layanan dasar lainnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa terdapat enam kabupaten di Sulawesi Tengah dengan angka kemiskinan di atas 12 persen yang menjadi prioritas intervensi Pemerintah Provinsi, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana kita mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan pada skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.
Untuk itu ,Gubernur meminta agar koordinasi antara perangkat daerah provinsi dan kabupaten diperkuat, serta data kemiskinan diverifikasi hingga tingkat desa agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menekan angka kemiskinan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan,tutup Gubernur.
