.jpg)
PorosSulteng-Wali Kota Palu diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Palu, Nathan Pagasongan, S.Sos., M.Si menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-11 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sulawesi Tengah Tahun 2026, yang digelar di Hotel Grand Sya, Palu, Kamis (12/2/2026).
Musprov INKINDO Sulawesi Tengah kali ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Reny menegaskan pentingnya menciptakan iklim usaha jasa konsultan yang sehat dan berkeadilan.
Ia meminta agar tidak ada lagi praktik monopoli proyek di antara para pelaku usaha konsultan.
Wagub Reny mendorong para konsultan untuk mengedepankan semangat berbagi dan kebersamaan guna mewujudkan pemerataan ekonomi.
“Harus berbagi ke teman-teman konsultan lain supaya bisa sama-sama hidup dan sejahtera,” tegas Wakil Gubernur.
Selain itu, Wakil Gubernur juga mengingatkan seluruh konsultan agar senantiasa bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Menurutnya, ketaatan terhadap aturan dan kaidah teknis akan mampu menghindarkan para konsultan dari berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi pekerjaan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur turut menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang dapat melindungi serta mengakomodir keberadaan konsultan lokal.
Upaya ini diharapkan menjadi bentuk proteksi sekaligus stimulus agar konsultan lokal mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di daerah sendiri dalam mendukung pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih maju.
“Mari kita bersinergi dengan Pemerintah Daerah secara profesional,” ajaknya.
Pembukaan Musprov ke-11 INKINDO Sulawesi Tengah ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Musyawarah ini mengusung agenda utama pemilihan Ketua DPP INKINDO Sulawesi Tengah untuk masa bakti selanjutnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan INKINDO dari Sulawesi Selatan, Papua, dan Jawa Timur, para mitra usaha, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta undangan terkait lainnya.
