PorosSulteng-Parigi moutong-Aparat penegak hukum diminta telusuri dana rujukan pasien dari Puskesmas ke RSUD Parigi Moutong.
Desakan tersebut, untuk memastikan agar penggunaan dana layanan kesehatan dalam program rujukan atau bantuan sosial kesehatan penggunaannya secara transparan dan bertanggung jawab.
Pasalnya, sejak tahun 2024, sejumlah puskesmas mengeluhkan belum adanya pencairan dana rujukan transportasi dan BBMnya yang selama ini ditangani oleh Dinas Kesehatan Parigi Moutong.
Salah satunya, pengakuan dari Kepala Puskesmas Tomini yang mengeluhkan belum direalisasikan dana rujukan oleh Dinkes Parigi Moutong.
"Jumlah pasien dari juni sampai desember berjumlah 103 pasien dengan anggaran total 36,721,080," ujarnya.
Pihaknya mengaku hal itu sudah disampaikan kepada Dinkes Parigi Moutong bersama dengan SPJ nya, namun belum direalisasikan.
Sementara ada beberapa pasien yang sering menanyakan dan mau klem dana rujukan tapi apa daya kami belum bisa membayakan nya,"ujar kapus lewat media ini.
Sementara itu, mantan Kabid Layanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, Plt kadis kesehatan Darlin yang dikonfirmasi terkait hal itu, belum memberikan jawaban.
