PorosSulteng-Palu – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Bidang Keuangan (Bidkeu) menggelar kegiatan Analisa Evaluasi Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) sekaligus sosialisasi hak-hak personel Polri, Selasa 07/04/2026 pagi, di Hotel Jazz, Kota Palu.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para bendahara Satuan Kerja (Satker) Mapolda Sulteng, operator IKPA, serta operator Ren Mapolda.
Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh jajaran Polres di wilayah Polda Sulteng secara daring melalui Zoom Meeting.
Kepala Bidang Keuangan (Kabidkeu) Polda Sulteng, Kombes Pol Dr. Taharudin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan pemahaman personel terkait hak-hak yang dimiliki sebagai anggota Polri.
Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri agar berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Secara nasional, capaian IKPA Polri saat ini berada pada peringkat kedua setelah Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di lingkungan Polri sudah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan,” ujar Kabidkeu.
Ia juga menyampaikan bahwa dari 39 Polda di seluruh Indonesia, capaian IKPA Polda Sulawesi Tengah saat ini berada pada peringkat ke-16.
Capaian tersebut dinilai cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi dan kerja sama yang lebih optimal dari seluruh jajaran pengelola anggaran.
“Melalui kegiatan analisa dan evaluasi ini, kita ingin melihat sejauh mana pengelolaan anggaran di masing-masing satker berjalan dengan baik, sekaligus mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi agar ke depan capaian IKPA Polda Sulteng dapat terus meningkat,” jelasnya.
Kabidkeu juga berharap para bendahara di seluruh jajaran Polda Sulteng dapat semakin meningkatkan ketelitian, kedisiplinan, serta profesionalisme dalam pengelolaan anggaran negara.
“Saya berharap para bendahara dan operator pengelola anggaran di setiap satker dapat terus meningkatkan kompetensi, menjaga akuntabilitas, serta memastikan setiap proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga kinerja IKPA Polda Sulteng bisa lebih baik lagi ke depan,” harapnya.
Selain evaluasi pengelolaan anggaran, kegiatan tersebut juga diisi dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber terkait hak-hak personel Polri.
Diantaranya materi pertama disampaikan oleh perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu, Anggun Aditama, yang memberikan penjelasan terkait pengelolaan anggaran dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
Kemudian, Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero) Palu, Meryanita Khairul Sidik, memaparkan mengenai hak-hak anggota Polri yang berkaitan dengan program jaminan sosial, termasuk manfaat perlindungan bagi personel dan keluarganya.
Dan terakhir, perwakilan BPJS Palu, Veni Dela Selviana selaku Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan Kantor Cabang, menyampaikan materi terkait layanan dan hak-hak anggota Polri dalam program jaminan kesehatan BPJS.
