PorosSulteng-Parigi-Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Wakil Bupati menyampaikan penjelasan resmi Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (7/4/2026), di ruang rapat DPRD.
Penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025. Dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan daerah periode 2024–2026, sekaligus menjadi tolok ukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengusung tema pembangunan tahun 2025, yakni:
“Penguatan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Kawasan.”
Tema ini kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah fokus prioritas, meliputi peningkatan kualitas birokrasi, penguatan sumber daya manusia, pengembangan sektor ekonomi unggulan, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Secara umum, kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Sejumlah indikator utama bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Indeks Reformasi Birokrasi tercatat mencapai 56,48 poin, jauh di atas target 44 poin. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 69,48, melampaui target 68,77.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 9,3 persen, jauh lebih rendah dari target 18,68 persen. Sementara itu, angka kemiskinan turut menunjukkan tren penurunan menjadi 13,51 persen, lebih baik dari target 14,10 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai hasil optimal. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah baru berada pada angka 65,36 dari target 75.
Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,92 persen, masih di bawah target 5,01 persen. Selain itu, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah masih berada pada kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
untuk itu, Capaian yang belum maksimal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja ke depan.
untuk itu Melalui momentum rapat paripurna ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal demi mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
